The Effectiveness of the Implementation of Criminal Sanctions in Efforts to Combat Corruption in Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.62872/3z6q4137Keywords:
Criminal Sanctions, Corruption, Effectiveness of Punishment, Asset Confiscation, Criminal Law PolicyAbstract
Corruption is an extraordinary crime that systematically damages the foundations of national life in Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of the application of criminal sanctions in efforts to overcome corruption in Indonesia, as well as to identify factors that influence the effectiveness of criminal punishment for corruptors. The research method used is normative juridical with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Data were obtained from primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of literature, journals, and reports from related institutions. The results of the study indicate that the application of criminal sanctions against perpetrators of corruption in Indonesia is not fully effective, as reflected in the still high rate of corruption and the low deterrent effect produced. Factors that influence this ineffectiveness include inconsistency in sentencing by judges, disparities between the threat of punishment and the decisions handed down, and the weak implementation of additional punishment in the form of confiscation of assets. Reforming criminal justice policies that are oriented towards restorative justice and strengthening the mechanism for confiscating assets resulting from corruption are the main recommendations in this study
Downloads
References
Ali, Achmad. (2022). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana.
Amrullah, M. Arief. (2023). Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan. Malang: Bayumedia Publishing.
Arief, Barda Nawawi. (2022). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, edisi ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Atmasasmita, Romli. (2022). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2023-2024. Jakarta: Bappenas.
Danil, Elwi dan Fadillah Sabri. (2023). ‘Pendekatan Restoratif dalam Pemidanaan Korupsi di Indonesia’. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 2, hlm. 220-238.
Danil, Elwi. (2023). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Djaja, Ermansjah. (2023). Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002. Jakarta: Sinar Grafika.
Effendy, Marwan. (2022). Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana. Jakarta: Referensi.
Hamzah, Andi. (2022). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Harkrisnowo, Harkristuti. (2023). 'Reformasi Hukum Pidana: Beberapa Pemikiran'. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53, No. 2, hlm. 350-365.
Hiariej, Eddy O.S. (2022). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Husein, Yunus. (2022). Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum. Jakarta: FHUI.
Ikun, Adrianus, Juli Krisman Berkat Zega, and Dian Eka Prastiwi. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tipikor dan Pemulihan Aset Negara: Studi Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo (Johnny G. Plate): Implementation of Corruption Court Decisions and State Asset Recovery: Case Study of 4G BTS Corruption at the Ministry of Communication and Information Technology (Johnny G. Plate)." Blueprint Journal 2.1 (2026): 7-12. https://bosteknikjournal.com/bj/article/view/58
Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023. Jakarta: ICW.
Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi, and Fauziah Lubis. "Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy." Innovative: Journal Of Social Science Research 4.4 (2024): 16351-16361. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.15096
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2023-2024. Jakarta: KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). Laporan Tahunan KPK 2023: Statistik Penanganan Perkara Korupsi. Jakarta: KPK.
Kristian dan Yopi Gunawan. (2023). Tindak Pidana Korporasi. Bandung: Refika Aditama.
Leo Simanjuntak. (2023). ‘Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Sebuah Perspektif Hukum Pidana’. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 30, No. 1, hlm. 112-130.
Lindsey, Tim dan Simon Butt. (2022). Indonesian Law. Oxford: Oxford University Press.
Lopa, Baharuddin. (2022). Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Kompas.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan 2023: Data Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Mochtar, Zainal Arifin. (2023). Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Muhamad, Riza Nur, and Eva Arief. "Pengaruh Ratifikasi UNCAC Terhadap Kebijakan Antikorupsi di Indonesia." JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT 23.1 (2025): 69-77. https://dx.doi.org/10.56444/hdm.v23i1.6276
Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2022). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, edisi ke-4. Bandung: Alumni.
Mulyadi, Lilik. (2023). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya. Bandung: PT Alumni.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2024). Laporan Tahunan 2023: Tindak Lanjut Laporan Transaksi Mencurigakan Terkait Korupsi. Jakarta: PPATK.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2022, tanggal 15 Maret 2022.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017.
Rasiwan, Iwan. "Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana." AMU Press (2025): 1-311. https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/611
Reksodiputro, Mardjono. (2022). Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan Karangan. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
Riyanto, Sigit et al. (2023). 'Strategi Pemidanaan Koruptor dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional'. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 35, No. 1, hlm. 78-95.
Rose, Gregory S. (2023). ‘Indonesia’s Anti-Corruption Legislation: Progress and Persistent Challenges’. Asian Journal of Comparative Law, Vol. 18, No. 2, hlm. 195-215.
Sapardjaja, Komariah Emong. (2022). Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.
Seno Adji, Indriyanto. (2023). Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana. Jakarta: CV. Diadit Media.
Shofie, Yusuf. (2022). Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sitorus, Theodora Kristina. (2023). 'Efektivitas Pemidanaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi'. Jurnal Recidive, Vol. 12, No. 1, hlm. 45-60.
Sjahdeini, Sutan Remy. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Press.
Sjawie, Hasbullah F. (2023). Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soekanto, Soerjono. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Surachmin dan Suhandi Cahaya. (2022). Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah. Jakarta: Sinar Grafika.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2023. Berlin: Transparency International.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). Good Practices in the Investigation and Prosecution of Corruption. Vienna: UNODC.
Usman, Nurdin. (2022). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Wiyono, R. (2023). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
World Bank. (2024). Combating Corruption in Indonesia: 2023 Progress Report. Washington D.C.: World Bank.
Yuherawan, Deni Setyo Bagus. (2023). Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaruannya. Malang: Setara Press.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Abd Razak Musahib (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
