Cybercrime And Transnational Criminal Law: Tackling Online Fraud and Identity Theft
DOI:
https://doi.org/10.62872/zep90829Keywords:
Cybercrime, Transnational , Criminal Law, Online Fraud, Identity TheftAbstract
The development of information and communication technology has presented new opportunities as well as challenges in the life of the global community. One of the negative impacts of digital transformation is the emergence of various forms of cybercrime, especially online fraud and identity theft. These two crimes have transnational characteristics so that they are difficult to deal with with national law alone. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach to analyze national regulations and relevant international legal instruments in countering cybercrime. The results of the study show that Indonesia already has a legal basis through the ITE Law, the Criminal Code, and the Personal Data Protection Law, but still faces obstacles in terms of jurisdiction, capacity of law enforcement officials, and limitations of international agreements. At the global level, the Budapest Convention on Cybercrime and the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) are important instruments, although their implementation is limited by the lack of universal state participation. Therefore, it is necessary to strengthen national regulations, increase international cooperation through extradition mechanisms and mutual legal assistance, and digital literacy of the public to prevent the widespread impact of online fraud and identity theft.
Downloads
References
Book
Budiyanto, S. H. (2025). Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Sada Kurnia Pustaka.
Sinaga, W. S. (2023). Upaya Penanggulangan Kejahatan Transnasional Terorganisir Dalam Kasus Penyelundupan Manusia. Ancaman Kejahatan Transnasional, 225.
Hutabarat, S. A., Praja, S. J., Suhariyanto, D., Paminto, S. R., Kusumastuti, D., Fajrina, R. M., ... & Abas, M. (2023). CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2025). Hukum Teknologi Informasi. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
Journal Article
Amory, J. D. S., & Mudo, M. (2025). Transformasi ekonomi digital dan evolusi pola konsumsi: Tinjauan literatur tentang perubahan perilaku belanja di era internet. Jurnal Minfo Polgan, 14(1), 28-37.
Butarbutar, R. (2023). Kejahatan siber terhadap individu: Jenis, analisis, dan perkembangannya. Technology and Economics Law Journal, 2(2), 3.
Tekayadi, S., Sumerah, S., & Efendi, S. (2025). Tantangan Penegakan Hukum Siber Di Era Lintas Negara Dan Upaya Harmonisasi Global. Jurnal Risalah Kenotariatan, 6(1), 265-276.
Febrian, W. R., Faturrahman, R. M. R., Rahmadina, H. S., & Deni, F. (2024). Peran Hukum Internasional Dalam Menangani Kasus Cyber Crime. JURNAL SAHID DA'WATII, 3(02), 1-7.
Simanungkalit, J. A. R., Hertadi, R., & ul Hosnah, A. (2024). Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 4(2), 281-294.
Kadir, Z. K. (2025). Kejahatan Berbasis Identitas Digital: Menggagas Kebijakan Kriminal untuk Dunia Metaverse. Jurnal Litigasi Amsir, 12(2), 124-137.
Butarbutar, J. M. (2025). Revolusi Digital dan Tantangan Kriminologis: Analisis terhadap Tren Kriminalitas dalam Era Digitalisasi. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(2).
Wahyudin, J., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2024). Analisis Tindak Pidana Penipuan Secara Online di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Indonesian Journal of Legality of Law, 6(2), 273-282.
Thesis or Dissertation
Anshori, A. Y., & Hidayat, M. E. N. (2024). Membangun Pertahanan Terhadap Hoaks: Penguatan Literasi Informasi di Era Digital. Literasiana, 2(01).
Apriliansah, L., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana ekonomi: Studi pada kasus pencucian uang di Indonesia. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1(6), 9922-9937.
Ba’abud, M. F. R. (2023). Penerapan Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Yang Dilakukan Secara Lintas Batas Negara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
Ba’abud, M. F. R. (2023). Penerapan Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Yang Dilakukan Secara Lintas Batas Negara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
BAKARA, P. L. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Identitas Digital Dalam Kejahatan Cybercrime.
Buana, S. E. W. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kepada Pemilik Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Jasa Fintech Peer To Peer Lending.
Chandra, E. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Modus Love Scamming Di Kepolisian Resort Barelang Kota Batam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
DHARMAYANTI, Y. P. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Artifical Intelligance (AI) Dalam Cyber Crime (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Ginting, P. (2008). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana (Doctoral dissertation, Program Sarjana Universitas Diponegoro).
IQBAL, M. (2025). Peran Satuan Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Natuna) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Nugraha, S., Andayani, D., & Tumanggor, M. S. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha E-Commerce Atas Terjadinya Pencurian Data Konsumen Melalui Aplikasi Tokopedia Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UNES Law Review, 6(2), 4896-4909.
Pangalila, F. C. Y. Y., De Fretes, C. H. J., & Seba, R. O. C. (2023). Peran National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia dalam Penanganan Cybercrime (Romance Scam) 2018-2021. Intermestic: Journal of International Studies, 8(1), 356-381.
Rafid, R., & Nurita, R. F. (2025). Dinamika Pendidikan Dan Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Menghadapi Transformasi Teknologi. MLJ Merdeka Law Journal, 6(1).
Legal Documents
Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Yusep Mulyana (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
